Lapas Cibinong : Temuan Fasilitas Hunian dan Dugaan Perlakuan Khusus WBP
Infrastruktur & Jalan Kab. Bogor, Jawa Barat

Lapas Cibinong : Temuan Fasilitas Hunian dan Dugaan Perlakuan Khusus WBP

Super Admin (Dimi)
Didukung oleh 1+ Voices

Heat Index Timeline

Status: Pembaruan & Bukti
Issue 26 Sep 2026
Aspiration 29 Sep 2026
Update Sedang Proses
Decision Mendatang
Action Taken Mendatang

Deskripsi Masalah

Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026 dan melaporkan adanya sejumlah bangunan di area lapas yang memiliki fasilitas menyerupai hunian, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, serta fasilitas lainnya. Ombudsman juga menyampaikan adanya dugaan warga binaan yang menempati sebagian bangunan tersebut serta menemukan sejumlah persoalan terkait akses dan pengawasan di lingkungan lapas.


Temuan tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan publik mengenai status dan fungsi bangunan, siapa yang diperbolehkan menempatinya, serta apakah terdapat perbedaan fasilitas antara warga binaan. Ombudsman juga menyampaikan adanya dugaan pungutan tertentu terkait penggunaan hunian, namun dugaan tersebut masih dalam proses pendalaman dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.


Ditjen Pemasyarakatan memberikan penjelasan bahwa kawasan yang menjadi sorotan mencakup rumah dinas dan fasilitas Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), yang antara lain digunakan untuk kegiatan pembinaan dan kemandirian warga binaan. Pemerintah kemudian menyatakan akan melakukan investigasi untuk memastikan penggunaan fasilitas tersebut dan menindaklanjuti setiap temuan yang terbukti melanggar ketentuan.


Di tengah berkembangnya isu di media sosial, muncul pula berbagai klaim mengenai adanya fasilitas khusus bagi narapidana tertentu, termasuk klaim yang mengaitkan fasilitas tersebut dengan Ferdy Sambo, Harvey Moeis dll.


kami memantau isu ini sebagai bagian dari pemantauan publik terhadap tata kelola pemasyarakatan. Fokus pemantauan mencakup status dan penggunaan bangunan, dugaan pungutan, kesetaraan fasilitas warga binaan, aspek keamanan, respons pemerintah, serta hasil investigasi resmi.


Informasi dalam halaman ini akan diperbarui seiring munculnya dokumen, pernyataan resmi, hasil pemeriksaan, dan sumber independen yang dapat diverifikasi.

Poin Kritis

Bukti Terlampir
Foto Bukti Terlampir Terverifikasi
Bukti Lapas Cibinong : Temuan Fasilitas Hunian dan Dugaan Perlakuan Khusus WBP

Lapas Cibinong : Temuan Fasilitas Hunian dan Dugaan Perlakuan Khusus WBP

Diunggah oleh Super Admin (Dimi)

Target Solusi & Harapan

Aspirasi Warga

Memetakan fakta dan informasi terkait fasilitas Kelas IIA Cibinong.

Memantau proses investigasi Ombudsman, Ditjenpas, dan Kemenimipas.

Mari bersatu mengawal isu ini. Setiap dukungan, masukan, dan aksi Anda membawa dampak nyata bagi perubahan sosial di lingkungan sekitar.

Pembaruan & Kronologi Terkini

Laporan resmi dan bukti perkembangan dari inisiator isu.

3 Pembaruan
Tahap 3: Pembaruan & Bukti 06 Oct 2026, 06:02 WIB
Laporan Resmi Inisiator

Pemecatan Kalapas dan Pejabat Terkait

Hukuman Utama: Mantan Kepala Lapas (Kalapas) Cibinong, Wisnu Hani Putranto, resmi dicopot dari jabatan dan dipecat sebagai ASN.

Total Terpidana Disiplin: Sebanyak 17 pegawai dijatuhi sanksi oleh Kemen Imipas, terdiri dari 1 orang dipecat, 5 orang disanksi berat, dan 11 orang disanksi sedang.

Cakupan Pemeriksaan: Penindakan mencakup pejabat lama maupun baru yang terlibat pembiaran fasilitas mewah ilegal tersebut, dengan fokus investigasi pada dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang.

Tahap 3: Pembaruan & Bukti 06 Oct 2026, 05:59 WIB
Laporan Resmi Inisiator

Pembongkaran Bangunan Sel Mewah

Sebanyak 10 unit bangunan sel bernuansa hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibongkar menggunakan alat berat. Pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Komisi XIII DPR RI mendapati bahwa dari 13 bangunan yang diperiksa, 10 di antaranya bukan aset resmi Barang Milik Negara (BMN).Bangunan itu didirikan secara swadaya tanpa izin dan melanggar aturan karena berdiri di area sempadan/bantaran sungai.

Kasus ini berujung pada pencopotan dan penonaktifan sejumlah pejabat Lapas Cibinong termasuk Kepala Lapas (Kalapas), pejabat pengamanan (KPLP), hingga bagian urusan umum, disertai ancaman sanksi pemecatan akibat dugaan penyalahgunaan wewenang.

Pembongkaran Bangunan Sel Mewah
Tahap 3: Pembaruan & Bukti 28 Sep 2026, 08:08 WIB
Laporan Resmi Inisiator

Pemanggilan Dirjen Pemasyarakatan dan Kepala Lapas Cibinong

Komisi XIII DPR RI memanggil Ombudsman RI serta Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 28 September 2026. Pemanggilan ini bertujuan mengklarifikasi perbedaan keterangan terkait temuan dugaan hunian mewah warga binaan saat inspeksi mendadak.

Kontribusi Bersama

Pilih bentuk kontribusi Anda

Donasi

Support by Fund

Rp 0

Aksi Relawan

Support by Action

1 Siap Aksi

Diskusi Publik 0 Komentar

Partisipasi aktif memberikan +5 XP Reputasi
Belum Ada Diskusi

Jadilah yang pertama menyampaikan pendapat atau masukan untuk isu ini!

Indeks Dukungan 100%

PRO

1

KONTRA

0

Monitoring Isu Belum Dipantau

Pantau Perkembangan Isu

Simpan isu ini untuk memantau setiap langkah penyelesaian dan respon pihak berwenang secara berkala.

Sebarkan Aspirasi

Viral

Bantu suara ini didengar lebih banyak orang dengan membagikannya ke jejaring Anda.

Tim Pengawal

Inisiator Suara
Super Admin (Dimi)

Lord • Kab. Bogor, Jawa Barat

Moderator
Tim Suara

Verifikator Publik & AI

Pendukung Teratas
Super Admin (Dimi)

Lord

Suara Terkait

Aspirasi lain dalam kategori yang sama

Lihat Semua
Karhutla Lahan Gambut Pulang Pisau Meluas: Asap Pekat Kepung Jalur Trans-Kalimantan dan Krisis Air Pemadaman
Lingkungan

Karhutla Lahan Gambut Pulang Pisau Meluas: Asap Pekat Kepung Jalur Trans-Kalimantan dan Krisis Air Pemadaman

Memasuki puncak musim kemarau, titik panas (hotspot) di kawasan lahan gambut Kabupaten Pulang Pisau dan sekitarnya mengalami lonjakan signifikan dalam dua pekan terakhir. Pantauan langsung tim relawan dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kecamatan Kahayan Hilir dan Jabiren Raya menunjukkan kebakaran bawah tanah (smoldering peat fire) terus merambat perlahan namun meluas di kedalaman 1,5 hingga 3 meter di bawah permukaan. Kondisi ini memicu kepulan asap putih pekat yang mulai menyelimuti ruas jalan poros Trans-Kalimantan (Palangka Raya – Banjarmasin). Jarak pandang pada pagi dan sore hari turun drastis hingga di bawah 250 meter, mengancam keselamatan pengguna jalan serta memicu lonjakan kasus ISPA, terutama pada kelompok rentan balita dan lansia di desa-desa sekitar. Kendala Kritis di Lapangan: Krisis Sumber Air: Kanal-kanal primer dan sekunder di sekitar eks lahan gambut sejuta hektar (PLG) mengalami penyusutan drastis. Sumur bor darurat yang dibuat warga sebagian besar mengeluarkan lumpur pekat atau kering. Aksesibilitas dan Logistik: Titik api berada 2 hingga 4 kilometer dari jalan akses terdekat. Tim gabungan Manggala Agni, BPBD, dan relawan warga harus memanggul pompa jinjing dan menyambung hingga puluhan rol selang menembus semak belukar gambut yang rentan amblas. Keterbatasan Perlengkapan Perlindungan: Relawan lokal masih kekurangan masker respirator standar partikulat (N95/FFP2), kacamata pelindung asap (goggles), serta lampu sorot lapangan untuk pemadaman malam hari. Sebagian titik api terindikasi berada di area terbuka perbatasan konsesi perkebunan dan lahan telantar yang sekat kanalnya tidak terawat. Tanpa rehidrasi gambut dan pemadaman udara intensif (water bombing) yang terkoordinasi tepat sasaran di titik-titik inti, api bawah tanah dikhawatirkan bertahan hingga berminggu-minggu ke depan. Pernyataan dan Fokus Pantauan Ruang Suara: Isu ini diinisiasi untuk mengawal transparansi penanganan karhutla dari tingkat tapak hingga pembuat kebijakan: Mendorong percepatan distribusi peralatan pompa apung dan selang tekanan tinggi ke posko-posko desa MPA terdepan. Mendesak pembukaan posko kesehatan darurat 24 jam dengan fasilitas tabung oksigen gratis bagi warga terdampak kabut asap. Meminta kejelasan audit dan evaluasi fungsi sekat kanal (canal blocking) di wilayah konsesi serta penegakan hukum tegas terhadap pemilik lahan yang terbukti lalai menjaga lahannya dari kebakaran. Laporan ini akan terus diperbarui secara berkala berdasarkan verifikasi data titik koordinat, laporan satelit SiPongi KLHK, dan situasi riil tim relawan lapangan.

Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah 8

Tautan berhasil disalin ke clipboard!